LATAR BELAKANG: Program Pendampingan EDS

LPMP GORONTALO | Matoduwolo


Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) dan Kementerian Agama (Kemenag) telah menunjukkan komitmen dalam meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia melalui pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (SPMP) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 63 tahun 2009 tentang Sistem Penjaminanan Mutu Pendidikan.

SPMP mendefinisikan penjaminan mutu sebagai kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan/program pendidikan, penyelenggara satuan/program pendidikan, pemerintah daerah, Pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Pada tataran operasional, penjaminan mutu dilakukan melalui serangkaian proses dan sistem yang saling terkait untuk mengumpulkan, menganalisa, dan melaporkan data mengenai kinerja dan mutu dari tenaga kependidikan, program dan lembaga.

Proses penjaminan mutu mengindentifikasi bidang-bidang pencapaian dan prioritas untuk perbaikan, menyediakan data untuk pembuatan keputusan berbasis bukti dan membantu membangun budaya perbaikan yang berkelanjutan. Pencapaian mutu pendidikan dikaji berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Standar Nasional Pendidikan (SNP).

Melalui Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pembangunan Nasional (khususnya tentang akselerasi SPMP), upaya peningkatan mutu pendidikan diharapkan menjadi fokus perhatian berbagai instansi terkait, khususnya sekolah, untuk dapat diimplementasikan secara baik dan benar sesuai dengan konsep dan mekanisme yang telah dirumuskan dalam SPMP.

Dalam implementasinya, salah satu komponen utama SPMP adalah Evaluasi Diri Sekolah/Madrasah (EDS/M) dan Monitoring Sekolah oleh Pemerintah Daerah (MSPD). EDS/M merupakan suatu instrumen yang diharapkan dapat memfasilitasi dan membantu sekolah untuk memotret dan memetakan prestasi dan kekurangan dirinya dalam mencapai 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan (SNP) atau Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara berkala dan berkelanjutan.

Sedangkan MSPD, merupakan instrumen yang digunakan oleh Pengawas Sekolah untuk menganalisis hasil EDS/M, dan digunakan sebagai laporan pencapaian SNP dari satu atau sekelompok sekolah kepada pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan setempat, yang selanjutnya menjadi bahan masukan dan rekomendasi yang akurat bagi pemerintah Kota/Kabupaten setempat untuk dapat menjadi dasar bagi perencanaan program peningkatan mutu pendidikan di tingkat Kota/Kabupaten untuk tahun berikutnya.

Sebagai instrumen yang sangat penting dalam implementasi program peningkatan mutu pendidikan, EDS/M dan MSPD menjadi suatu kewajiban bagi sekolah untuk dapat dipahami dan dilaksanakan secara terus menerus dan berkelanjutan, sehingga menjadi suatu budaya mutu, baik di tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, maupun di tingkat pusat.

Selain manfaat teknis akademis, EDS/M-MSPD yang dilaksanakan secara jujur, valid dan akurat juga dapat mengembangkan karakter bangsa secara positif. Karakter bangsa yang mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia dapat dikembangkan secara intensif melalui pembudayaan implementasi EDS/M-MSPD. Sesungguhnya peningkatan mutu pendidikan tidak dapat dilepaskan dari peningkatan karakter bangsa, terutama bagi sekolah dan peserta didik.

Melalui EDS/M diharapkan dapat dihasilkan peta mutu capaian 8 (delapan) Standar nasional Pendidikan yang valid dan akurat sebagai dasar penyusunan rekomendasi bagi upaya pengingkatan mutu pendidikan di tingkat sekolah/madrasah, kota/kabupaten, provinsi, dan pada akhirnya di tingkat nasional. Selain itu, implementasi EDS/M-MSPD dapat pula mengembangkan dan mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercermin dalam karakter bangsa di tingkat sekolah dan masyarakat.

Dengan melaksanakan berbagai tahapan EDS/M dengan mengacu pada ketercapaian 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan dan Standar Pelayanan Minimal pendidikan (SPM), diharapkan setiap anggota Tim Pengembang Sekolah (TPS) dapat memahami dan mampu meningkatkan berbagai nilai luhur yang tercakup dalam karakter bangsa Indonesia.