KEPALA LPMP SUMUT: "LPMP sulit Tingkatkan mutu pendidikan"

Pihak Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP) mengaku sulit membangun kemitraan dengan pemerintah daerah. Akibatnya lembaga ini sulit melaksanakan program untuk peningkatan mutu pendidikan di daerah.

Kepala LPMP, Bambang Winarji, mengatakan itu kepada wartawan di gedung DPRDSU, Rabu (10/8), usai menghadiri rapat dengar pendapat dengan Komisi E. Namun, karena hanya dua anggota dewan yang hadir, rapat dibatalkan untuk dijadwal ulang. Selanjutnya bersama Sekretaris Komisi E Taufan Agung Ginting, mereka menggelar temu pers.

Menurut Bambang, persoalan mutu pendidikan di daerah sangat tergantung pada komitmen kepala daerah masing-masing, di tingkat kabupaten, kota dan provinsi. Pasalnya, sejak otonomi daerah, masalah pendidikan berfokus pada pemerintah daerah.

LPMP, kata Bambang, hanya merupakan lembaga yang bermitra dengan pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Persoalannya sekarang, dalam menjalin kemitraan dengan Pemda, sangat sulit. ‘’Untuk menghadirkan guru mengikuti pelatihan saja, kita kewalahan. Karena harus minta izin kepala daerah dan seterusnya,’’ kata Bambang.

Karena kesulitan berkoordinasi itu membuat sejumlah program LPMP tidak jalan. Alhasil kegiatan yang tampak di masyarakat hanya mengurusi sertifikasi guru. ‘’Karena memang data itu saja yang kami miliki,’’ katanya.

Tidak siap
Soal sertifikasi guru di Sumut, Bambang Winarji mengatakan, masalah utamanya adalah lemahnya pemerintah daerah meng-up date data. Contohnya, tahun 2011 pemerintah pusat memberikan kuota sertifikasi guru ke Sumut 23.900 orang. Tapi yang mampu diserap hanya 23.315 orang. Sisanya baru akan diajukan kembali pada 2012.

Beberapa daerah disebutkan Bambang, seperti Nias. Daerah ini meminta kuota 700 orang. Ternyata data yang bisa disediakan hanya 39 orang. Begitu juga dengan Mandailing Natal (Madina) yang tidak mampu menyerap kuota hampir 400 orang. ‘’Sedangkan Medan harus mengembalikan 200 orang dari kuota yang disediakan,’’ kata Bambang.

Peran LPMP dalam hal sertifikasi guru, menurut Bambang, pihaknya hanya mengurus administrasi saja. Bukan menentukan lulus atau tidaknya guru. Untuk Sumut, sertifikasi dilaksanakan pemerintah pusat dengan memanfaatkan tiga universitas yakni Unimed, Universitas HKBP Nomensen dan Universitas Muslimin Nusantara.

Mengomentari hal ini, Sekretaris Komisi E DPRD Sumut, Taufan Agung Ginting, berpendapat LPMP harus mengambil peran dalam meningkatkan mutu pendidikan di Sumut. Koordinasi dengan pemerintah daerah harus diupayakan berjalan baik.

Komisi E, kata Taufan, berupaya menjembatani agar LPMP dapat berperan sesuai harapan. Karena itu, pihaknya akan menjadwal ulang pelaksanaan rapat dengar pendapat dengan Komisi E untuk membahas masalah ini lebih serius lagi.