Permendiknas No 25 Tahun 2011 Tentang Tunjangan Khusus Guru Tetap Bukan PNS Bertugas di Daerah Khusus

Klik Gambar di atas untuk mengunduh file .pdf Permendiknas Nomor 25 Tahun 2011


SALINAN


PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 25 TAHUN 2011
TENTANG
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang :
a. bahwa guru tetap yang bertugas di daerah khusus berhak memperoleh tunjangan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru;
b. bahwa sebagian guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah khusus belum memiliki jabatan fungsional guru;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Menteri tentang Tunjangan Khusus Bagi Guru Tetap Bukan Pegawai Negeri Sipil Yang Belum Memiliki Jabatan Fungsional Guru Yang Bertugas Di Daerah Khusus;

Mengingat :
  1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
  5. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
  6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2010 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II;
  7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pemenuhan Kebutuhan, Peningkatan Profesionalisme, dan Peningkatan Kesejahteraan Guru, Kepala Sekolah/Madrasah, dan Pengawas di Kawasan Perbatasan dan Pulau Kecil Terluar;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Yang Menangani Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pada Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Tunjangan Profesi Guru, Tunjangan Khusus, dan Subsidi Tunjangan Fungsional;
  9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pembayaran Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
TUNJANGAN KHUSUS BAGI GURU TETAP BUKAN PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG BELUM MEMILIKI JABATAN FUNGSIONAL GURU YANG BERTUGAS DI DAERAH KHUSUS.

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan guru tetap adalah guru yang diangkat oleh Pemerintah, pemerintah daerah, atau penyelenggara pendidikan dan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat untuk jangka waktu paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di satuan pendidikan yang memiliki izin pendirian dari Pemerintah atau pemerintah daerah serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

Pasal 2
Guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang diusulkan dan ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus tetapi belum memiliki jabatan fungsional guru diberi tunjangan khusus sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan sampai dengan guru yang bersangkutan memperoleh jabatan fungsional guru.

Pasal 3
Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan terhitung mulai bulan Januari tahun 2011 bagi guru tetap bukan pegawai negeri sipil yang bertugas di daerah khusus dan telah ditetapkan sebagai penerima tunjangan khusus tahun 2011.

Pasal 4
Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri ini diatur dalam Pedoman Pemberian Tunjangan Khusus.

Pasal 5
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juli 2011
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
TTD.
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
TTD.
Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.
NIP 196108281987031003