Terbukti Plagiat, Gelar Profesor Dicopot

Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemdiknas), Djoko Santoso mengatakan, Guru Besar Universitas Riau (UNRI), Prof II, terbukti melakukan plagiarisme dalam membuat buku berjudul Sejarah Maritim. Buku dimaksud merupakan jiplakan dari buku Budaya Bahari karya Mayor Jenderal (Marinir) Joko Pramono tahun 2005.

"Beberapa waktu lalu, saya sudah meminta Rektor UNRI untuk datang ke Jakarta guna menyelesaikan masalah tersebut. Menurut informasi yang ada saat ini, guru besar yang tersangkut masalah ini dikenakan sanksi penurunan pangkat dan jabatan fungsional. Ini berat sanksinya," ungkap Djoko ketika ditemui di Gedung Kemdiknas, Jakarta, Rabu (24/8).

Berdasarkan analisa dan melihat berbagai pertimbangan akademik, sesuai Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi, maka diusulkan bahwa yang bersangkutan dijatuhkan sanksi. Hukumannya berdasarkan Pasal 12 Ayat (2) huruf (d). Pasal itu berisikan hukuman penurunan pangkat dan jabatan akademik/fungsional. Kasus ini, dinilai ada kelalaian dan unsur kesengajaan yang bersangkutan dalam menerbitkan buku Sejarah Maritim. Apalagi buku itu dijual untuk umum.

Menurut Djoko, meskipun sanksi yang terberat adalah diberhentikan, akan tetapi jika gelar guru besar diturunkan jabatan fungsionalnya itu, maka tidak bisa disebut sebagai guru besar. "Nah, kalau diturunkan seperti ini, maka bukan Profesor lagi. Jadi tidak ada gelar apa-apa lagi. Misalnya namanya Profesor A, maka sekarang namanya hanya A dan tidak pakai gelar Profesor lagi. Selain itu, haknya juga menjadi turun satu level di bawahnya, atau menjadi Lektor Kepala," tukasnya.

Djoko menilai, tindakan plagiat yang dilakukan guru besar UNRI tersebut memang melanggar. Pasalnya, benar-benar hampir sama, dan hanya diganti judul dan nama penulisnya saja." Ya plagiat semua, plek plek itu, dia kan plagiat apakah sebagian atau seluruhnya sama aja," seru Djoko.

Mantan Rektor Institut Teknologi Bandung (ITB) ini menjelaskan, kasus ini harus menjadi suatu pelajaran bagi semua pihak, di mana sejak anak-anak harus dibiasakan memiliki karakter yang baik. Sehingga, sejak dini sudah memiliki jiwa tidak suka mencontek dan menjiplak. "Kalau dari kecil sudah terbiasa nyontek, maka ke depannya di dalam akademik bisa menjadi plagiat. Bahkan di birokrasi juga bisa menjadi koruptor. Oleh karena itu, sedini mungkin kita harus bisa menegakkan karakter baik dan selalu berpikir secara positif," imbuhnya.

Lebih lanjut Djoko menambahkan, ada beberapa cara yang wajib dilakukan dalam menyusun suatu karya tulis. Sehingga, pada saat mengutip suatu tulisan dari pihak lain, tidak dicap plagiat. Ia mencotohkan, misalnya kita mengutip tulisan si AA, maka kita harus menyebutkan nama si AA di samping kalimat kutipan yang kita gunakan.

"Harus ditulis, namanya AA, penerbitnya apa dan tahun berapa. Kalau caranya begitu, tidak apa-apa dan sah-sah saja. Gampang kok. Referensi di halaman belakang lalu catatan kaki di bawah. Intinya, menulis sumbernya, itulah tata cara menulis yang baik," tambah Djoko.

Hanya saja, Djoko menegaskan, masalah ini tidak termasuk ke dalam masalah kriminal. Hal ini disebabkan karena masih berada di lingkungan akademik. "Masalah plagiat itu bukan kriminal. Dan untuk sanksi selanjutnya, secara resmi belum dilaporkan ke pusat (Kemdiknas). Maka nanti akan kita lihat lagi peraturannya, karena pemberian sanksi ini memang harus lebih hati-hati," ujarnya.


source: Jawa Pos