DOWNLOAD Peraturan Bersama MenegPAN-RB dan MenKeu Tahun 2011 tentang Moratorium (Penundaan Sementara) Penerimaan CPNS



Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi E.E. Mangindaan menegaskan penundaan sementara penerimaan CPNS, yang diberlakukan mulai 1 September 2011 sampai 31 Desember 2012, sebagai upaya penataan SDM Aparatur, demikian disampaikan Meneg PAN dan RB pada sosialisasi RPP tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS dan tentang Pegawai Tidak Tetap (PTT) serta penundaan sementara penerimaan CPNS, didepan para Sekjen, Sestama dan Sekda Provinsi se Indonesia, 20 September 2011 di Kementerian Dalam Negeri Jakarta.

Dikatakan EE Mangindaan tujuan penundaan sementara Penerimaan CPNS sebagai tahapan penataan jumlah dan persebaran PNS , penghematan anggaran belanja terutama belanja pegawai pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota, dan penyempurnaan sistem penerimaan PNS.

Dijelaskan, moratorium penerimaan CPNS tidak secara total, namun dilakukan secara selektif dan dikecualikan bagi Kementerian/Lembaga dan Daerah yang membutuhkan PNS untuk melaksanakan tugas sebagai Tenaga Pendidik, Tenaga Dokter, Bidan dan Perawat, serta Tenaga yang bersifat khusus dan mendesak.

Kreteria yang bersifat khusus dan mendesak ditetapkan oleh Tim Reformasi Birokrasi Nasional dengan arahan yang ditetapkan oleh Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional. Dan Moratorium juga tidak berlaku bagi lulusan ikatan dinas sesuai Peraturan Perundang Undangan, ujar Meneg PAN dan RB EE Mangindaan.

Di samping itu Tenaga honorer yang telah bekerja di lembaga pemerintah pada atau sebelum tanggal 1 Januari 2005 dan telah diverifikasi dan validasi berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 jo Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007, sesuai kebutuhan organisasi, redistribusi dan kemampuan keuangan negara yang akan ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

Dikatakan lebih lanjut khusus bagi pemerintah daerah penundaan sementara penerimaan CPNS dikecualikan bagi yang memiliki besaran anggaran untuk belanja pegawai di bawah / kurang 50%; dari total Anggaran Belanja Pendapatan Daerah Tahun 2011.

Meneg PAN dan RB, meminta selama penundaan sementara penerimaan CPNS tersebut setiap instansi Pemerintah melakukan perhitungan kebutuhan pegawai melalui analisis jabatan dan beban kerja. Hasil dari perhitungan jumlah pegawai dan penyusunan kebutuhan pegawai disampaikan paling lambat akhir Desember 2011 dan sekaligus menghitung untuk proyeksi kebutuhan pegawai selama 5(lima) tahun yang akan disampaikan paling lambat Akhir Juni 2012 kepada Kementerian PAN-RB dan Badan Kepegawaian Negara.

Dengan hasil perhitungan tersebut diharapkan akan diketahui jumlah kebutuhan PNS masing masing daerah, dengan standar perhitungan yang sama untuk memudahkan perumusan kebijakan dalam menyelesaikan salah satu permasalahan PNS dalam mewujudkan jumlah PNS yang proporsional pada tahun 2014 sesuai dengan target yang ditetapkan dalam Grand Design dan Road Map Reformasi Birokrasi.

Dengan kata lain, reformasi birokrasi adalah langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional. Pelaksanaan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor : 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi dan Peraturan Men.PAN-RB Nomor 20 Tahun 2011 tentang Road Map Reformasi Birokrasi.

Oleh karena itu segenap aparatur negara harus melakukan pembenahan birokrasi secara internal dan melakukan inovasi di bidang pelayanan publik, sehingga mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi dan menciptakan investasi yang membawa pengaruh positif bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan kesejahteraan PNS pada khususnya.

Reformasi birokrasi yang dilaksanakan harus memberikan pengaruh yang signifikan terhadap peningkatan kinerja dan reformasi pelayanan publik. Semua aspek pendayagunaan aparatur negara, baik kelembagaan, ketatalaksanaan (bussines process), SDM Aparatur, akuntabilitas dan pengawasan diarahkan kepada peningkatan kualitas pelayanan publik.

Menyinggung tentang penanganan tenaga honorer, rencana kebijakan pengaturan tentang Pegawai Tidak Tetap, Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi EE Mangindaan menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah dapat melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan yaitu antara lain kebijakan penyelesaian pengangkatan tenaga honorer yang tercecer dan tertinggal, serta rencana penyusunan dan pemantapan RPP tentang Pegawai Tidak Tetap dan menindaklanjuti tahapan Reformasi Birokrasi di Bidang SDM Aparatur dengan kebijakan penundaan sementara penerimaan CPNS untuk menciptakan iklim yang kondusif apabila kebijakan ini ditetapkan, sehingga dalam penerapaannya tidak ada kendala yang berarti.

Meneg PAN dan RB EE mangindaan, mengingatkan kembali komitmen Pemerintah dan para Pejabat Pembina Kepegawaian serta pejabat lain yang terkait, untuk tidak mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya dalam bentuk apapun sesuai dengan amanat ketentuan Pasal 8 PP Nomor 48 tahun 2005 jo PP Nomor 43 Tahun 2007, walaupun RPP Pengangkatan Tenega Honorer ini telah ditetapkan oleh Pemerintah bukan berarti dimaksudkan untuk menampung / mengakomodir pengangkatan Tenaga Honorer. Dengan demikian akan memudahkan penataan dan pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur pada masing masing instansi Pemerintah, sehingga kita dapat berkonsentrasi pada peningkatan profesionalisme, kinerja dan kesejahteraan SDM aparatur guna peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kondisi SDM Aparatur kita saat ini secara kuantitas yaitu 4,7 juta atau 1,98 % dari jumlah penduduk sudah dapat dikatakan moderat dibanding sebagian besar negara – negara ASEAN yang maju. Namun dari sisi kualitas masih terjadi kesenjangan yang cukup lebar antara kompetensi yang dituntut oleh persyaratan jabatan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai.

Demikian pula dari komposisi pegawai baik menurut jenjang pendidikan maupun jenis jabatan (jabatan struktural, jabatan yang bersifat teknis dan jabatan yang bersifat administratif) belum dalam kondisi yang ideal.

Selain itu distribusi pegawai baik dalam instansi dan antar instansi belum sesuai kebutuhan setiap satuan organisasi. Terlebih di daerah terpencil masih sangat kekurangan guru maupun tenaga lainnya sementara diperkotaan terdapat kelebihan guru maupun tenaga lain.

Selain permasalahan jumlah, kualitas, komposisi dan distribusi Pegawai Negeri Sipil tersebut, terdapat pula permasalahan yang cukup krusial yaitu keberadaaan tenaga selain PNS yang bekerja pada instansi pemerintah yang selama ini dikenal dengan tenaga honorer.

Memperhatikan dengan kondisi tersebut Pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikan masalah ini dengan ditetapkannya PP Nomor 48 Tahun 2005 jo PP 43 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Honorer menjadi CPNS yang proses pengangkatanya berlangsung dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Namun dalam perjalanan waktu penyelesaian pengangkatan tersebut, terdapat laporan melalui DPR-RI maupun dari beberapa instansi bahwa masih terdapat honorer yang tertinggal, tercecer, dan menuntut untuk diselesaikan. Oleh karena itu disusunlah RPP tentang Pengangkatan Honorer untuk menyelesaikan permasalahan tenaga honorer yang tercecer dan tertinggal, yang secara lengkap akan disosialisasikan pada hari ini.

Agar permasalahan tenaga honorer ini tidak berkepanjangan di masa yang akan datang, maka kami minta kepada para pejabat di instansi pemerintah untuk menaati ketentuan Pasal 8 PP Nomor 48 Tahun 2005, yakni berkomitmen untuk tidak mengangkat tenaga honorer dan sejenisnya dalam bentuk apapun. Apabila membutuhkan pegawai hendaknya tetap berpedoman kepada penambahan Formasi dan jika membutuhkan tenaga yang bersifat mendesak dan sementara bisa menggunakan Keputusan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Dengan demikian kita dapat berfokus pada pembenahan dan penyempurnaan manajemen PNS untuk membentuk PNS yang profesional,akuntabel, berkinerja tinggi dan sejahtera.


source: Meneg PAN-RB