Menyiapkan Generasi 2045

OPINI oleh:
Ketika diselenggarakan Rapat Kerja antara Menteri Pendidikan Nasional dengan Komisi X pada 3 Maret 2011, Menteri Pendiidkan Nasional Prof. Mohammad Nuh membuat suatu pernyataan yang menarik untuk direnungkan. Intinya, pendidikan yang kita rencanakan sekarang adalah untuk mempersiapkan generasi yang akan berkiprah di masa depan. Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu mendapatkan perhatian khusus karena mereka yang sekarang pada masa usia dini (2-5 tahun) akan menjadi generasi yang mengendalikan bangsa ini pada 2045.

Tahun 2045 akan menjadi tonggak sejarah bangsa ini karena pada tahun itu Bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kemerdekaan. Adalah suatu kewajaran atau bahkan suatu keharusan bahwa tahun 2045 itu dijadikan benchmark untuk menentukan kinerja bangsa ini selama seratus tahun merdeka dari penjajahan dan menentukan daya saing di arena internasional.

Sekarang kita sudah berada pada tahun 2011. Waktu yang tersisa tinggal 35 tahun lagi. Waktu ini tidaklah lama untuk membangun suatu generasi yang siap untuk berkiprah pada tahun 2045. It’s now or never (kapan lagi kalau tidak sekarang).


Isyarat awal

Kebijakan pendidikan tidak berlangsung dalam kevakuman. Apa yang terjadi sekarang menjadi isyarat awal (precursor) bagi hasil kebijakan pendidikan ke depan. Terdapat dua isyarat awal yang akan memengaruhi kebijakan pendidikan ke depan, khususnya untuk proses belajar-mengajar di sekolah.

Pertama adalah kemajuan teknologi informasi yang sudah menyentuh hampir semua bidang kehidupan manusia. Di bidang pendidikan, kegiatan belajar-mengajar tidak lagi hanya didefinisikan sebagai proses interaksi antara guru dan siswa dalam kelas, tetapi proses memperoleh ilmu pengetahuan yang dapat berlangsung di dalam maupun di luar kelas.

Kedua adalah keterbukaan. Sebagai akibat dari globalisasi yang didukung menyebarnya teknologi informasi, siswa dengan mudah mendapatkan informasi apa yang mereka kehendaki. Informasi tersebut dapat bersifat negatif atau positif.

Kedua isyarat awal di atas akan berpengaruh langsung dalam kebijakan pendidikan. Karena itu, dalam pengambilan kebijakan pendidikan, keduanya sudah harus secara sistematis dipertimbangkan sebagai modal awal (intial endowment) sebelum menyusun kebijakan pendidikan ke depan.

Kedua isyarat awal tersebut terutama akan berpengaruh terhadap metode mengajar di sekolah. Guru tidak akan lagi menjadi satu-satunya sumber ilmu pengetahuan.Peran guru hanya fasilitator, hanya mengarahkan apa yang harus mereka pelajari dan memotivasi. Gurupun dituntut mengembangkan pengetahuaannya agar dapat mengimbangi kemampuan siswa dan bersikap sensitif terhadap perubahan dinamis yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Meskipun pendidik anak usia dini merupakan titik tolak untuk mempersiapkan generasi ke depan, pendidikan usia dini bukan program terminal. Keberhasilannya masih akan menempuh jalan panjang berliku, yaitu pendidikan dasar, menengah sampai dengan tinggi. Ketika jenjang pendidikan dasar, menengah, sampai dengan tinggi merupakan jalan yang terputus, maka keberhasilan pendidikan anak usia dini tidak akan memberikan makna.

Terdapat dua strategi yang perlu ditempuh untuk menjamin keberhasilan pendidikan anak usia dini. Pertama, program pendidikan anak usia dini harus berkelanjutan dengan program pendidikan pada jenjang berikutnya (seamless). Artinya, harus ada jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan layanan pendidikan yang lebih baik mutunya.


Sinkronisasi kebijakan

Sebagai salah satu bagian dari kebijakan publik, keberhasilan kebijakan pendidikan tidak terlepas dari keberhasilan kebijakan publik lainnya. Faktor kemiskinan dan stabilitas politik dalam negeri serta ketersediaan fasilitas umum yang memadai harus diatasi terlebih dahulu.

Kemiskinan menjadi indikator kemampuan anggota masyarakat untuk “membeli” pendidikan bagi anaknya. Pemerintah, pusat dan daerah, tidak akan mampu menggratiskan pendidikan secara menyeluruh. Biaya pendidikan tidak hanya biaya yang diperlukan untuk mendukung kegiatan-belajar mengajar di sekolah. Untuk dapat menamatkan pendidikannya, orang tua masih perlu untuk menyediakan dana untuk membiayai transportasi siswa dari rumah ke sekolah, pembelian buku tulis, dan pakaian.

Di samping itu, orang tua harus menanggung biaya tidak langsung berupa hilangnya pendapatan keluarga karena anak harus hadir di sekolah untuk periode tertentu. Dalam istilah ekonomi, hilangnya sebagian penghasilan keluarga ini disebut dengan foregone earning. Bagi orang tua dengan penghasilan tinggi, foregone earning tidak mempunyai sumbangan yang siginfikan terhadap penghasilan keluarga. Berbeda halnya dengan keluarga dengan pendapatan rendah. Untuk memperkecil risiko foregone earning, terutama bagi keluarga dengan penghasilan rendah, penyediaan lapangan kerja bagi mereka merupakan keharusan.

Permasalahan perenial yang sampai sekarang masih dihadapi dalam upaya meningkatkan prestasi akademis siswa adalah gizi siswa. Siswa tidak dapat mencapai prestasi akademis maksimal jika asupan gizinya tidak memadai.

Stabilitas politik memang tidak secara langsung berpengaruh pada kebijakan pendidikan, tetapi stabilitas politik menjadi fondasi bagi kelancaran pelaksanaan kebijakan pendidikan.

Desentralisasi belum memberikan indikasi terhadap terjaminnya efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan. Contohnya saat pendistribusian dana BOS. Dengan adanya perubahan distribusi dana BOS yang disalurkan melalui pemerintah kabupaten/kota, sampai saat ini tidak lebih dari 300 kabupaten/kota yang telah menyalurkan dana BOS tersebut. Padahal ketika BOS masih disalurkan secara terpusat oleh Kementerian Pendidikan Nasional, bulan Maret sudah mulai melangkah pada penyaluran triwulan kedua.

Dengan globalisasi, kompetisi akan menjadi aturan main yang harus diikuti setiap negara. Memenangi kompetisi dengan hanya mengandalkan sumber daya alam tidak lagi relevan karena sumber daya manusia yang berkualitas akan menjadi modal utama. Ke depan knowledge and technology base economy akan semakin dominan.

Koordinasi berbagai sektor publik pendukung kebijakan pendidik bersama dengan komitmen antara legislatif dan eksekutif dan kerja sama antara pemerintah pusat dan daerah menjadi modal penting untuk memajukan pendidikan. Mari kita songsong bersama tahun 2045 yang menjadi tonggak sejarah bangsa Indonesia.


source: Kemdiknas