Belajar dari Suharso Monoarfa

Menteri perumahan rakyat, Suharso Monoarfa, mengundurkan diri sebelum reshuffle resmi diumumkan oleh presiden. Dalam isu menjelang reshuffle nama Suharso memang gencar disebut-sebut akan dicopot dari jabatannya terkait dengan masalah pibadi yang tengah membelitnya, yakni gugatan cerai yang dilayangkan istrinya.

Dalam konferensi persnya di istana, SBY memberikan apresiasi baik terhadap kinerja Suharso Monoarfa selama menjabat Menpera yang mampu membangun rusunawa untuk TNI dan POLRI serta perubahan sistem Kredit Perumahan Rakyat (KPR) bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selama dua tahun pemerintah Kabinet Indonesia Bersatu jilid II (KIB II) kemenpera memang adem ayem saja, tidak ada isu korupsi tetapi juga tidak prestasi yang terlalu mencorong.

Suharso Monoarfa seperti petir yang datang di siang bolong dimana ada pejabat publik yang terbelit masalah pribadi lalu menyatakan mundur. Di negeri yang telah berdiri 66 tahun ini sangat jarang terjadi menteri mundur karena masalah pribadi.

Di era reformasi ini sudah banyak pejabat publik mulai dari anggota DPR, menteri, dan penyelenggara negara lainnya yang terbelit masalah pribadi atau hukum yang ogah melepas jabatan selama masih belum inkracht hukumannya. Para penyelenggara negera yang terbelit kasus hukum selalu bersembunyi dibalik Presumption of Innocence.

Di negeri ini ada walikota yang melantik jajaran pejabat di pemerintahannya di dalam penjara. Sungguh ironi dimana pengambilan sumpah pejabat untuk menyelenggarakan pemerintahan dengan sebaik-baiknya dilakukan oleh orang yang disinyalirmelanggar sumpah jabatannya sendiri.

Jabatan menteri, bupati, anggota DPR, dan gubernur adalah jabatan politis. Disinilah seni menjadi pemimpin yang di "hadiahi" amanah yang begitu mulia. Rakyat memberikanmandatnya kepada seorang pejabat untuk mengelola pemerintahan agar kehidupan sosial masyarakat aman, makmur dan sejahtera bisa terwujud.

Sayangnya, rasa percaya itu sering dinodai oleh perilaku korup pejabat publik yang telah dipilih dengan biaya mahal entah melalui pemilu, seleksi independen dan fit and profer test di DPR. Politik adalah mengenai kepercayaan publik. Kepercayaan publik bisa anjlok karena perilaku pribadi yang tidak sesuai nilai-nilai yang ada di masyarakat atau kinerja pejabat yang buruk dalam mengelola instansi yang dipimpinnya.

Suharso Monoarfa mungkin secara kinerja biasa-biasa saja, tetapi kecakapan kepribadiannya dipertanyakan publik karena tidak mampu mengelola rumah tangganya sendiri. Jalan yang dipilih Suharso memang jamak diambil apalagi posisinya menteri yang pengangkatan dan pencopotannya dilakukan oleh presiden.

Biasanya para menteri yang kinerjanya menjadi sorotan publik atau terkait masalah hukum selalu berlindung dibalik hak prerogratif presiden untuk memecat atau mempertahankannya di kabinet. Suharso memberikan suri teladan yang baik di tengah defosit kepercayaan publik yang terus tergerus oleh perilaku pejabat publik yang buruk.

Suharso memberikan contoh bahwa etika dan moral merupakan modal utama dari kepercayaan publik bukan bersilat lidah untuk menyelamatkan diri dari masalah.

Di KIB II ada beberapa kementerian yang mendapat sorotan jauh lebih tajam dari publik, dibandingkan kemenpera. Misal Kemenpora, kementerian ini selama 6 bulan ini terus menjadi sorotan terkait kasus suap wisma atlet dan pembangunan Sea Games yang serba mepet. Lalu, ada kemenakertrans yang mendapat sorotan terkait suap kardus durian berisi 1,5 milliar, tata kelola TKI di luar negeri yang amburadul dan pukulan telaknya adalah hukuman pancung terhadap Ruyati di Arab Saudi.

Kemudian, ada kementerian perhubungan yang mengalami masalah di darat, udara, dan laut. Di darat tingkat kecelakaan pada arus mudik lalu meningkat dari tahun sebelumnya. Di udara ada beberapa pesawat jatuh. Di laut kapal kita banyak yang tenggelam dan terbakar, serta antrean di pelabuhan merak yang terus terjadi. Belum lagi, masalah pribadi yang membelit sang menteri.

Mengundurkan diri dari jabatan publik lazimnya dilakukan di negara-negara maju seperti jepang, negara-negara Eropa dan Amerika Serikat. Perdana menteri Jepang Naoto Khan mengundurkan diri karena tidak mampu mengatasi kebocoran nuklir di pembangkit listrik Fukushima dan ada menteri pertahanan Inggris, Liam Fox, yang mengundurkan diri karena dituduh mengangkat teman dekatnya sebagai penasehat pribadinya.

Disana moral dan kepercayaan publik sangat di-agung-kan dalam mengemban jabatan politis tanpa peduli proses hukum yang belum selesai, mengundurkan diri adalah jalan yang dipilih sebagai pertanggungjawaban diri terhadap publik.

Saatnya Indonesia belajar dari Suharso Monoarfa, kasus ini menunjukanintegritas dan moral itu penting dalam berpolitik karena politik merupakan seni mengenai persepsi dan public trust.

Pengunduran diri dari jabatan bukanlah aib yang memalukan. Yang memalukan adalah bertahan pada kursi empuk jabatan publik dengan integritas minus dan nihil kepercayaan publik. Dua jempol untuk Pak menteri, Suharso Monoarfa.

Penulis:
Perumahan puri delta Kencana Blok N No. 3 Bogor
f.w.ayyu@gmail.com
082110517046