Kemdikbud Berhasil Penuhi Lebih dari 60 Persen Rekomendasi BPK

Rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terhadap laporan keuangan Kementerian Pendidikan Nasional (sekarang Kemdikbud) tahun anggaran 2010 telah ditindaklanjuti dengan baik oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud). Dalam waktu kurang dari dua bulan setelah keluarnya rekomendasi BPK, Kemdikbud berhasil menindaklanjuti rekomendasi tersebut dengan persentase mencapai lebih dari 60 persen.

Hal ini sebuah prestasi bagi sebuah lembaga negara. “Biasanya kurang dari 30-persen,” ujar Mendikbud Mohammad Nuh, seusai peluncuran Aksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2011, di Graha Utama Kemdikbud, Jumat (21/10) sore.

Adapun pelaksana tugas (plt) Inspektur Jenderal Kemdikbud, Musliar Kasim, mengatakan, dari 60 persen rekomendasi yang telah dipenuhi tersebut, BPK akan mengkaji ulang. “Hasil review tersebut akan dilaporkan per semester. Biasanya Desember sudah keluar. Nanti dilihat, apakah yang telah kami lakukan sudah cocok dengan rekomendasi BPK,” ucap Musliar.

Musliar menuturkan, Inspektorat Jenderal Kemdikbud memiliki fungsi pengawasan terhadap internal kementerian. Karena itu, untuk mewujudkan laporan keuangan yang akuntabel, Inspektorat Jenderal Kemdikbud telah menyusun rencana aksi melalui implementasi Sistem Pengendalian Intern (SPI) pemerintah.

Untuk mewujudkan SPI di lingkungan Kemdikbud, maka setiap unit utama beserta jajarannya harus membangun SPI yang terdiri dari lima unsure, yaitu; membangun lingkungan pengendalian, melakukan penilaian risiko, melakukan kegiatan pengendalian, membangun informasi dan komunikasi, dan melakukan pemantauan pengendalian intern.

Sementara untuk rencana aksi melalui pendekatan yang bersifat praktis, Itjen Kemdikbud menyusunnya berdasarkan hirarkis penyusunan laporan keuangan, mulai dari tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (UAKPA/B) di masing-masing satuan kerja (satker), sampai dengan penyusunan laporan keuangan pada tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (UAPA/B), atau kementerian.


source: Kemdiknas