Kemdikbud Berkomitmen Wujudkan Laporan Wajar Tanpa Perkecualian

Aksi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Tahun Anggaran 2011, diluncurkan pada Jumat, (21/10), di Graha Utama Kemdikbud, Jakarta. Aksi ini merupakan bukti komitmen Kemdikbud untuk meningkatkan kualitas akuntabilitas laporan keuangan.

Peluncuran aksi dilakukan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Mohammad Nuh, didampingi Wamendikbud bidang Pendidikan, Musliar Kasim, yang juga pelaksana tugas (plt) Inspektur Jenderal Kemdikbud, dan Wamendikbud bidang Kebudayaan, Wiendu Nuryanti. Selain itu, hadir juga pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemdikbud, Deputi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Bidang Polsoskam, auditor utama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dan Deputi Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara (KemenPAN).

Dalam sambutannya, ketua penyelenggara aksi, yang juga plt.Irjen Kemdikbud, Musliar Kasim, mengatakan, latar belakang diluncurkannya aksi ini adalah adanya komitmen pemerintah pusat yang memiliki target untuk meraih laporan keuangan dengan opini WTP untuk tahun anggaran 2011. Karena itu, Kemdikbud beserta seluruh jajarannya, baik di pusat maupun di daerah, bertekad dengan sungguh-sungguh untuk mencapainya, dan target ini telah dimasukkan dalam rencana strategis (renstra) kementerian.

Komitmen ini diperkuat dengan dikeluarkannya Instruksi Mendikbud (Inmen) Nomor 1 tahun 2011 tanggal 6 Oktober 2011 tentang Rencana Aksi Kementerian Pendidikan Nasional untuk Mewujudkan Laporan Keuangan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) Tahun Anggaran 2011. Laporan keuangan yang mendapat opini WTP dari BPK RI merupakan salah satu indikator bahwa keuangan sebuah lembaga negara telah dikelola secara akuntabel.

Musliar menjelaskan, sebelum Inmen keluar, Itjen Kemdikbud telah memiliki strategi dan program kegiatan sebagai pendekatan meraih laporan keuangan dengan opini WTP. Beberapa strategi tersebut di antaranya melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan pada berbagai satuan kerja (satker) di lingkungan Kemdikbud, menindaklanjuti rekomendasi temuan BPK RI mulai tahun 2001 hingga 2011, dan melakukan komunikasi dengan kementerian lain, juga dengan BPKP dan BPK RI.

“Khusus untuk BPK RI, komunikasi dilakukan untuk menyamakan persepsi terhadap rekapitulasi temuan laporan keuangan 2001-2011,” ujar Musliar.

Sementara dalam pidatonya, Mendikbud M. Nuh mengatakan, Kemdiknas yang telah berubah nama menjadi Kemdikbud harus memiliki perubahan ke arah yang lebih baik. “Kami ingin menunjukkan, dengan nama kementerian yang baru ini, ada semangat baru,” ucapnya. Menteri Nuh juga menuturkan, laporan keuangan dengan opini WTP merupakan wujud ketaatan asas Kemdikbud sebagai lembaga pemerintah dalam mendukung prinsip good governance.


source: Kemdiknas