Aneh, 70 Persen APBD Untuk Belanja Pegawai

Sepuluh tahun Otonomi Daerah berjalan meninggalkan berbagai catatan negatif. Ketua Komite I DPD RI, Dani Anwar, menegaskan ternyata daerah otonomi baru tidak memiliki kemampuan finansial memadai. Akibatnya, sebagian besar duit di APBD digunakan untuk belanja pegawai semata.

"Hampir 70 persen APBD untuk pembiayaan aparatur, bukan digunakan untuk membiayai pembangunan masyarakatnya. Tapi, hanya untuk bayar gaji pegawai," kata Dani, saat dialog di DPD RI, bertajuk Quo Vadis Otonomi Daerah, Rabu (9/11).

Persoalan lain yang timbul, kata Dani terkait pemilukada. Incumbent menurut dia, memanfaatkan APBD di kabupaten/kota untuk membiayai kepentingannya di pemilukada. "Alokasi dana bansos di APBD dimanfaatkan untuk kepentingan pemilukada," ungkapnya.

Pun demikian bermasalah dengan ketentuan dan peraturan lain semisal kepegawaian. Kata Dani, banyak kepala pemerintahan semena-mena melakukan mutasi para pegawai yang dianggap bukan tim sukses saat kampanye.

"Ada kepala dinas yang menjabat hanya tiga jam setelah itu dipindah. Ada yang dipindah jauh sekali karena bukan tim sukses," ungkapnya.

Hal itu, menurut dia, tidak ada ketentuan yang mengaturnya di dalam UU Otonomi Daerah. "Ini bolongnya Otda," tegasnya.

Efek lainnya, kata dia, ketidaksiapan suatu daerah menjadi otonomi melahirkan persoalan baru. Diakuinya, daerah otonomi ada yang berhasil tapi banyak juga tidak. Kalau tak berhasil, tegasnya, akan bangkrut karena tak mampu membiayai pemerintahannya.

"Sekarang ribut isu pemekaran, tapi isu penggabungan (daerah pemekaran yang tak berhasil) belum terdengar. Harusnya ini menjadi catatan. Daerah pemekaran yang tidak sanggup menjalankan pemerintahannya digabung dengan daerah induk. Pemerintah pusat harus berani menggabungkannya," desak dia.


source: JPNN