Pemberian Gelar Pahlawan Nasional Tanpa Soeharto dan Gus Dur


Presiden Susilo Bambang Yudhoyono atas nama pemerintah Indonesia menyerahkan gelar dan tanda kehormatan Pahlawan nasional kepada tokoh-tokoh Indonesia. Selain itu turut diserahkan Bintang Budaya Parama Dharma kepada seniman dan budayawan.

Gelar pahlawan nasional diserahkan kepada tokoh Pejuang dari Jawa Barat Syahruddin Prawiranegara (Alm), tokoh Pejuang dari Kalimantan Selatan KH Idham Chalid (Alm), Prof Dr Abdul Malik Karim Amrullah atau Buya Hamka (Alm) sebagai Tokoh Pejuang dari Sumatera Barat, Ki Sarmidi Mangunsarkoro (Alm) Tokoh Pejuang dari DIY Yogyakarta, tokoh Pejuang Bali I Gusti Ketut Pudja (Alm), tokoh Pejuang Jawa Tengah Sri Susuhanan Pakubuwono X (Alm) dan Ignatius Josep Kasimo Hendrowahoyono (Alm) Tokoh Pejuang asal Yogjakarta.

Untuk kalangan budayawan dan seniman, diserahkan Bintang Budaya Parama Dharma kepada Benyamin Suaeb (Alm), Hasbullah Parindurie (Alm), Gondo Durasim (Alm), Huriah Adam (Almh), Idrus Tintin (Alm), Kwee Tek Hoay (Alm), Sigit Sukasman (Alm), Go Tik Swan (Alm) dan Gedong Bagus Oka (Ni Wayan Gedong) (Almh). Presiden SBY juga menyerahkan Bintang Mahaputera Adipradana kepada Sultan Sulaiman Syariful Alamshah (Alm).

Penyerahan tanda kehormatan dan gelar pahlawan nasional ini, diberikan kepada mereka yang dinilai berjasa bagi Indonesia. Memiliki keteladanan tinggi sesuai dengan bidangnya masing-masing. Demikian yang disampaikan Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa, Tanda Gelar, dan Tanda Kehormatan, yang juga menjabat sebagai Menkopolhukam Djoko Suyanto.

‘’Mereka ini melakukan perjuangan, mengisi kemerdekaan, melakukan pengabdian sepanjang hidupnya. Melahirkan gagasan, karya besar dan kepemimpinan besar. Inilah yang menjadi syarat untuk mendapatkan anugerah tersebut,’’ kata Djoko mengenai kriteria untuk memilih penerima penghargaan.

Sementara itu mengenai kekecewaan beberapa kalangan, dengan tidak masuknya nama dua mantan Presiden RI, Soeharto dan Gus Dur sebagai pahlawan nasional, disebut Djoko karena seleksi berlangsung di Kementrian Sosial berdasarkan usulan berbagai daerah dan kelompok masyarakat.

‘’Umumnya usulan sejarawan, tokoh, budayawan itu ada 12-13 orang. Kemudian masuk ke dewan seleksi. (Gus Dur dan Soeharto) tidak masuk karena tidak ada yang mengusulkan,’’ kata Djoko.


source: JPNN