PNS Diwajibkan Buat Laporan Kerja

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan dan RB) mewajibkan PNS membuat laporan kerja. Hal ini untuk mengukur kemampuan birokrat dalam melaksanakan tugasnya.

Menpan dan RB Azwar Abubakar menilai banyak PNS yang hanya mengutamakan aspek kehadiran. Namun, kualitas kinerjanya belum bisa terukur dengan baik. “Masuk pagi tepat waktu, selepas makan siang atau sekitar pukul 13.00 WIB hingga pukul 15.000 WIB banyak dari mereka yang tidak bekerja dan mengobrol,”katanya kemarin.

Karena itu,Kemenpan dan RB menilai kinerja PNS tidak cukup hanya dengan data absensi kerja para pegawai negara itu, tetapi meminta setiap PNS untuk membuat laporan apa saja yang dikerjakannya selama di kantor.Menteri juga akan meminta pertanggungjawaban pimpinan atau lembaga akan laporan kerja tersebut.

Menpan dan RB berjanji akan menerapkan laporan kerja tersebut secepat mungkin. Dengan laporan tersebut,jelasnya, para pekerja yang tidak berguna akan disadarkan sementara pemerintah khususnya pimpinan kementerian, lembaga,atau pemerintah daerah pun akan dapat mengetahui siapa saja pegawai yang sudah dibayar oleh uang negara namun masih malas.

Azwar mengungkapkan,kemalasan para PNS ini bisa jadi karena jumlah PNS yang berlebih namun distribusinya tidak merata. Karena itu, pekerjaan yang seharusnya selesai oleh satu orang malah dikerjakan oleh 10 orang.Rekrutmen yang sudah berjalan juga belum mampu merekrut orang untuk jenis profesi yang sesuai dan mutu calon pegawai yang kurang.

Mengenai hal di atas, terangnya, Kemenpan dan RB akan mewajibkan setiap daerah untuk membuat analisis jabatan. Evaluasi ketenagakerjaan di lingkungan pemerintah daerah menjadi syarat untuk mengajukan tambahan tenaga pegawai negeri sipil di masa moratorium penerimaan calon pegawai.

Menteri mengancam, jika permintaan penambahan pegawai tidak disertai analisis jabatan maka penambahan pegawai akan ditangguhkan. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia Aparatur Negara Kemenpan dan RB Ramli Naibaho menjelaskan, sudah 97 daerah mengajukan tambahan tenaga tetapi dikembalikan karena tidak menyertakan analisis jabatan dan beban kerja.

Selain itu, sudah datang lagi 15 pengajuan dari daerah namun mereka juga tidak mampu membuktikan kebutuhan tenaga kerjanya.Diperkirakan,jumlah PNS di Indonesia pada tahun ini mencapai 4,7 juta orang.Angka itu sama dengan 1,98% jumlah penduduk Indonesia. Sementara Wamenpan dan RB Eko Prasodjo menjelaskan, pengembangan dan penegakan etika pejabat akan dilakukan dengan pedoman etika pakta integritas dan penanganan konflik kepentingan.

Selanjutnya pihaknya akan menggalakkan program No Wrong Door Policy,di mana penanganan keluhan masyarakat akan diatur dengan standar nasional dan maklumat pelayanan Pusat Pengaduan Pelayanan Publik Nasional.

Diketahui, moratorium PNS dilakukan karena dalam laporan Nota Keuangan dan Rancangan APBN 2012 tertera bahwa selama enam tahun terakhir terjadi peningkatan alokasi belanja pegawai ratarata 20,1% per tahun.Jika pada 2006 pemerintah cukup mengandalkan anggaran belanja pegawai sebesar Rp73,3 triliun atau 2,2 % terhadap produk domestik bruto (PDB), pada tahun 2011 jumlah tersebut melonjak lebih dari dua kali lipat menjadi Rp182,9 triliun atau 2,5% terhadap PDB.

Tanpa Aturan

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyatakan banyak mutasi pejabat daerah yang tak sesuai aturan. Bahkan, banyak mutasi dilakukan kepala daerah dengan alasan politis. “Banyak Kepala daerah melakukan mutasi pejabat di daerahnya tanpa mengindahkan aturan.Biasanya dengan alasan politis,dan mengesampingkan unsur kualifikasi,kapasitas,dan penjenjangan karier yang baik.

Ini bertentangan dengan upaya reformasi birokrasi dan Mendagri akan membatalkan semua yang tak sesuai aturan,”ujar Kepala Pusat Penerangan Kemendagri Reydonnyzar Moenek di Jakarta kemarin. Reydonnyzar menjelaskan, ada banyak daerah yang melakukan mutasi, demosi, nonjob, maupun promosi dengan mengesampingkan aturan yang berlaku, di antaranya di Kabupaten Lampung Timur, Kota Pekanbaru, Parepare, Bekasi, Kuantan Sengingi.

“Misalnya Plt Bupati Lampung Timur Erwin Arifin, yang telah menyalahgunakan wewenang. Dia melakukan pemberhentian terhadap 13 eselon II, sembilan orang eselon III, dan dua orang IV.Namun, hal ini tak disampaikan kepada Mendagri. Adapun Gubernur Lampung hanya mengusulkan kepada Mendagri terkait mutasi, rotasi, dan nonjob atas 12 orang eselon II dan tak mada eselon II dan IV,”terangnya.

Reydonnyzar menambahkan, seorang penjabat bupati atau PLT dilarang melakukan mutasi, demosi, maupun promosi terhadap pejabat di lingkungan daerahnya. Ini seusai dengan Pasal 132 ayat 1 huruf a dan PP 49/2008 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan Kepala Daerah.

Pakar ilmu pemerintahan dari Universitas Padjadjaran Bandung Dede Mariana mengatakan, mutasi pejabat daerah dengan alasan politik memang sangat sering terjadi hampir di semua daerah. Hal ini, terang dia, adalah ekses negatif pilkada langsung yang belum tertata dengan baik.