WAPRES: Butuh Waktu 25 Tahun untuk Tuntaskan Reformasi Birokrasi

Masyarakat dan para pengusaha tidak bisa berharap banyak pelayanan birokrasi akan membaik dalam waktu dekat. Sebab, reformasi birokrasi yang menjadi program pemerintah itu diprediksi tidak akan selesai dalam masa Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) yang akan berakhir 2014.

"Saya ingin menggarisbawahi sedikit tujuan dari reformasi birokrasi, tidak bisa tidak adalah suatu program jangka panjang, tidak cukup satu kabinet. Mungkin lima (tahun), bahkan mungkin lebih dari lima (tahun) baru kami akan merasa hasil yang akan dirasakan kita semua," kata Wapres Boediono saat membuka acara Regional Public Sector Conference di kantor Wapres, kemarin (8/11).

Menurut Boediono, perbaikan birokrasi yang telah dilakukan saat ini akan menjadi landasan bagi pemerintahan yang akan datang. Oleh karena itu, ia berharap pemerintahan pasca Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) konsisten untuk meneruskan program ini. "Kami tidak punya pretensi menuntaskan seluruh masalah reformasi birokrasi dalam kabinet sekarang. Kami harapkan nanti kita akan berikan estafet pada kabinet yang akan datang," ungkapnya.

Dia menegaskan, reformasi birokrasi merupakan program jangka panjang yang diharapkan tetap bisa dijalankan pada kabinet-kabinet mendatang. Dengan begitu reformasi birokrasi bisa berdampak positif bagi masyarakat maupun dunia usaha. "Kami berharap ada konsistensi satu kabinet dengan kabinet yang lain, bisa ada penyesuaian tapi kita harapkan arah umumnya tetap konsisten," terangnya.

Boediono menambahkan, salah satu sasaran besar dalam penuntasan reformasi birokrasi adalah perbaikan kualitas pelayanan publik. "Salah satu adalah perbaikan kualitas pelayanan publik, ini yang langsung dirasakan masyarakat dan itu kita upayakan pengukuran dari waktu ke waktu dan itu kemajuannya bagaimana, atau apa ada suatu yang mandek di sektor apa, masalahnya apa, ini semua akan kita lakukan perbaikan mutu di layanan publik," tuturnya.

Mantan gubernur Bank Indonesia (BI) ini mengatakan, jika dibandingkan dengan negara-negara lain yang melakukan reformasi birokrasi, memang selalu membutuhkan waktu yang lama. Hal itu karena tantangan di setiap negara berbeda-beda, sehingga jangka waktu penyelesaiannya berbeda-beda. "Ada yang butuh 25 tahun, bahkan lebih," tandasnya.

Menurut Boediono, penerapan sistem reformasi birokrasi memang membutuhkan komitmen jangka panjang. Bukan hanya satu kepemimpinan saja, tapi berkelanjutan. Reformasi birokrasi di sebuah negara akan cepat terwujud jika aparat bekerja dengan baik. "Itu bisa terwujud jika kita bekerja dengan baik. Kita harus punya sistem evaluasi yang intens, dari waktu ke waktu," katanya.

Sistem evaluasi ini bisa berupa evalusi satu tahun, lima tahun, bahkan 10 tahun. Lebih lanjut, Boediono yang juga ketua Pengarah Reformasi Birokrasi ini mengatakan, sistem monitoring penerapan reformasi birokrasi perlu dilakukan untuk mengetahui apakah sistem yang dijalankan sudah maju, masih jalan di tempat, atau bahkan mundur. "Monitoring akan membantu aparat negara untuk mengoreksi dan mengevaluasi kerja," cetusnya.

Dengan evaluasi ini, Boediono berharap akan berdampak pada pelayanan yang kian bermutu. Pihaknya berharap akan tercipta dampak positif dari pelaksanaan reformasi yang dilakukan mulai beberapa saat ini. "Kualitas bisa diukur dari banyak segi, waktu dan biaya. Yang pasti ada ukuran peningkatan pelayanan masyarakat," jelasnya.


source: JPNN