MenPAN&RB: PNS Banyak yang Tak Punya Skill & Cuma Bisa Main Games

Pelayanan birokrasi di Indonesia diakui masih rendah dibanding negara lain yang lebih maju.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Azwar Abubakar menyatakan ada tiga masalah besar dalam birokrasi di negeri ini yang membuat pelayanan publik tidak berjalan baik.

"Tiga hal yang menjadi masalah besar dalam birokrasi di Indonesia sekarang, semuanya perlu direformasi secara menyeluruh, terkoordinir dan bertahap, tidak bisa dilakukan sekaligus," kata Azwar di depan sejumlah pejabat di Meuligo (Pendopo) Gubernur Aceh di Banda Aceh, Kamis (3/11/2011).

Masalah pertama adalah banyaknya jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tetapi kebanyakan diantara mereka tidak memiliki skill sehingga sering tidak tahu apa yang harus dikerjakannya. "PNS penuh, enggak ada kerja, di kantor cuma main games," mantan plt Gubernur Aceh itu.

Kemudian distribusi PNS yang tidak merata dan sesuai kebutuhan. Penempatan PNS sering menumpuk di perkotaan. "Seperti penempatan guru misalnya, ada sekolah yang satu mata pelajaran diasuh oleh tiga guru, sementara di sekolah lain seorang guru harus mengajar tiga pelajaran karena kurang guru. Ini terjadi hampir disemua daerah, tidak hanya di Aceh," sebut Azwar.

Masalah lain, lanjut dia, adalah buruknya proses perekrutan atau mengandung unsur Korupsi Kolusi dan Nepotisme. Proses tes penerimaan PNS sekarang dinilai juga belum menjurus kepada menguji skil dan kemampuan.

Menurut Azwar masih ada waktu untuk memperbaiki semua kelemahan sekarang. Pemerintah, kata dia, sangat serius mereformasi birokrasi sekarang bahkan untuk mewujudkannya sudah diikut sertakan tim independen dari non Pemerintah yang lebih profesional dan tim quality assurance yang terdiri dari unsur BPKP.

Kedua unsur ini dimasukkan dalam struktur Badan Reformasi Birokrasi Indonesia yang dipimpin Wakil Presiden Budiono, dengan anggtota terdari dari Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kesra, Meneg PAN-RB, Mendagri dan Menteri Keuangan.

Azwar mengatakan dibawah kendalinya, MenPAN tidak membuat lagi rancangan khusus untuk mereformasi birokrasi, karena desain yang ada dinilai sudah memadai hanya saja selama ini kurang berjalan. Untuk menjalankannya butuh dukungan dan keseriusan tiga elemen Pemerintahan yaitu di Pusat, daerah dan kabupaten/kota.

Pemprov dan pemkab/pemkot diminta jangan bersikap pasif melainkan harus ikut membantu menata pelayanan birokrasinya sehingga benar-benar berkualitas.

Azwar juga mengimbau agar masyarakat merubah pola pikir (mind set) bahwa lapangan kerja yang menjanjikan itu PNS. Untuk sementara ini pihaknya serius menjalankan moratorium PNS untuk memaksimalkan potensi yang ada.

Menurut dia lapangan kerja akan terbuka luas di Indonesia kalau investasi meningkat. Untuk meningkatkan investasi hal yang sangat penting dilakukan adalah mereformasi birokrasi.

"Kalau pelayanan birokrasi bagus, yakinlah akan banyak yang mau investasi di Indonesia dan itu akan membuka banyak lapangan kerja," sebut Azwar.